Hukum

Kuasa Hukum Pelapor Sebut Bupati Sidoarjo, Subandi Akan Diperiksa Lagi, Penggunaan Rp 28 miliar Diduga Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

• Hukum
• Nasional
• Pemerintahan
• Politik

Kuasa Hukum Pelapor Sebut Bupati Sidoarjo, Subandi Akan Diperiksa Lagi, Penggunaan Rp 28 miliar Diduga Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

wartanusa 15 Februari 2026

SIDOARJO — Kuasa hukum pelapor menyatakan bahwa Bupati Sidoarjo, H. Subandi, kemungkinan akan kembali diperiksa terkait laporan...

Read More Read more about Kuasa Hukum Pelapor Sebut Bupati Sidoarjo, Subandi Akan Diperiksa Lagi, Penggunaan Rp 28 miliar Diduga Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

Kuasa Hukum Bantah Dugaan Keterlibatan Wabup Sidoarjo dalam Kasus Mafia Tanah di Prambon

• Hukum
• Pemerintahan

Kuasa Hukum Bantah Dugaan Keterlibatan Wabup Sidoarjo dalam Kasus Mafia Tanah di Prambon

wartanusa 12 Februari 2026

SIDOARJO – Kuasa hukum Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana, membantah tudingan yang menyebut kliennya terlibat dalam...

Read More Read more about Kuasa Hukum Bantah Dugaan Keterlibatan Wabup Sidoarjo dalam Kasus Mafia Tanah di Prambon

Kasus OTT Hakim Kembali Terjadi, Abhan: Masalahnya Integritas, Bukan Gaji

• Hukum
• Nasional

Kasus OTT Hakim Kembali Terjadi, Abhan: Masalahnya Integritas, Bukan Gaji

ariyanti lady 8 Februari 2026

Wartanusa.net – Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY), Abhan, S.H., M.H., mengaku sedih dan...

Read More Read more about Kasus OTT Hakim Kembali Terjadi, Abhan: Masalahnya Integritas, Bukan Gaji

Komisi Yudisial Apresiasi KPK Ungkap Dugaan Suap Eksekusi Lahan di PN Depok

• Hukum
• Nasional

Komisi Yudisial Apresiasi KPK Ungkap Dugaan Suap Eksekusi Lahan di PN Depok

ariyanti lady 8 Februari 2026

Wartanusa.net – Komisi Yudisial (KY) mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap dugaan suap terkait eksekusi lahan di...

Read More Read more about Komisi Yudisial Apresiasi KPK Ungkap Dugaan Suap Eksekusi Lahan di PN Depok

KPK Bongkar Dugaan Suap Eksekusi Lahan di PN Depok, Ketua Pengadilan Ikut Terjaring OTT

• Hukum
• Nasional

KPK Bongkar Dugaan Suap Eksekusi Lahan di PN Depok, Ketua Pengadilan Ikut Terjaring OTT

ariyanti lady 8 Februari 2026

Wartanusa.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar praktik lancung di lingkungan peradilan. Kali ini, operasi tangkap...

Read More Read more about KPK Bongkar Dugaan Suap Eksekusi Lahan di PN Depok, Ketua Pengadilan Ikut Terjaring OTT

Syarat Usia 40 Tahun Calon KPU-Bawaslu Digugat ke Mahkamah Konstitusi

• Hukum
• Nasional

Syarat Usia 40 Tahun Calon KPU-Bawaslu Digugat ke Mahkamah Konstitusi

ariyanti lady 8 Februari 2026

Jakarta, Wartanusa.net — Dua warga negara menggugat syarat usia minimal 40 tahun bagi calon anggota Komisi Pemilihan...

Read More Read more about Syarat Usia 40 Tahun Calon KPU-Bawaslu Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Aktivis BEM PTNU SE-NUSANTARA Gugat Pasal Karet UU KUHP ke MK

• Hukum
• Nasional

Aktivis BEM PTNU SE-NUSANTARA Gugat Pasal Karet UU KUHP ke MK

ariyanti lady 7 Februari 2026

Jakarta, Wartanusa.net — Aktivis mahasiswa BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Se-Nusantara, Gangga Listiawan, menggugat sejumlah pasal...

Read More Read more about Aktivis BEM PTNU SE-NUSANTARA Gugat Pasal Karet UU KUHP ke MK

Pemohon Tarik Gugatan Pasal Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi

• Hukum
• Nasional

Pemohon Tarik Gugatan Pasal Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi

ariyanti lady 7 Februari 2026

Jakarta, Wartanusa.net – Para pemohon perkara pengujian Undang-Undang Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menarik kembali permohonannya....

Read More Read more about Pemohon Tarik Gugatan Pasal Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi

Tanah Diblokir Bukan Disita, Ini Perbedaannya dan Dasar Hukum yang Mengatur

• Hukum

Tanah Diblokir Bukan Disita, Ini Perbedaannya dan Dasar Hukum yang Mengatur

ariyanti lady 7 Februari 2026

Sidoarjo, Wartanusa.net — Dalam sengketa pertanahan, masyarakat kerap dibuat bingung ketika mendapati tanahnya berstatus “diblokir”, bukan “disita”....

Read More Read more about Tanah Diblokir Bukan Disita, Ini Perbedaannya dan Dasar Hukum yang Mengatur

Perumahan Berlabel Syariah Tidak Berwenang Membuat Aturan Sendiri di Luar Hukum Negara

• Hukum

Perumahan Berlabel Syariah Tidak Berwenang Membuat Aturan Sendiri di Luar Hukum Negara

ariyanti lady 7 Februari 2026

Sidoarjo, Wartanusa.net — Maraknya perumahan berlabel syariah di sejumlah daerah menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya terkait...

Read More Read more about Perumahan Berlabel Syariah Tidak Berwenang Membuat Aturan Sendiri di Luar Hukum Negara