Gubernur Jatim dan Bupati Sidoarjo Sidak Distribusi Beras SPHP di Pasar Larangan

Khofifah pastikan stok beras aman, harga sesuai HET, dan distribusi transparan

Wartanusa.net, Sidoarjo – Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa, bersama Bupati Sidoarjo, H. Subandi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/8/2025). Sidak ini bertujuan memastikan ketersediaan beras medium bersubsidi dari Perum Bulog tetap stabil dengan harga yang sesuai ketentuan, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah naiknya kebutuhan pangan pokok.

Pemeriksaan langsung ke kios dan pedagang

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Khofifah menyusuri sejumlah kios dan lapak pedagang yang menjadi mitra distribusi beras SPHP. Ia memeriksa ketersediaan stok beras, mengecek langsung harga jual yang dipasang pengecer, hingga menanyakan mekanisme penyaluran kepada para pedagang.

Saat berdialog dengan para pengecer, Khofifah juga meninjau penggunaan aplikasi digital distribusi SPHP yang kini mulai diterapkan. Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan monitoring stok, harga, serta jalur distribusi dari gudang Bulog hingga ke tangan konsumen. Sistem ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan.

“Dari hasil pantauan, sebagian besar pedagang sudah mulai menggunakan aplikasi distribusi SPHP. Ini penting agar mekanisme penyaluran lebih tertib sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan. Beras adalah kebutuhan pokok setiap rumah tangga, sehingga ketersediaannya harus benar-benar dijaga,” tegas Khofifah.

Harga sesuai ketentuan pemerintah

Berdasarkan hasil pengecekan, harga beras SPHP yang dijual di kios-kios Pasar Larangan tercatat tidak melebihi Rp14.700 per kilogram. Angka ini sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, sekaligus lebih rendah dibandingkan beras medium non-subsidi di pasaran.

“Alhamdulillah dari pantauan tadi, tidak ada kios yang menjual di atas Rp14.700 per kilogram. Harga ini cukup membantu masyarakat di tengah tingginya kebutuhan pokok. Kita berharap harga ini tetap terjaga stabil dan stok tersedia di seluruh titik distribusi,” jelas Khofifah.

Menurutnya, harga beras yang stabil akan langsung berpengaruh terhadap inflasi daerah. Jika harga beras melonjak, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, keberadaan program SPHP sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi konsumen.

Peran Bupati Sidoarjo dalam pengawasan

Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten siap memperkuat koordinasi dengan Bulog Cabang Sidoarjo. Permintaan beras medium di wilayah Sidoarjo sangat tinggi, mengingat hampir semua rumah tangga menggantungkan konsumsi harian pada beras.

“Permintaan beras medium di Sidoarjo memang tinggi karena beras merupakan makanan pokok masyarakat. Oleh karena itu, kami berkoordinasi dengan Bulog agar stok tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar. Harga SPHP Rp14.700 per kilogram ini harus tetap kita kawal agar masyarakat tidak terbebani,” ujar Subandi.

Ia menambahkan, pemantauan lapangan akan rutin dilakukan dengan melibatkan Dinas Perdagangan dan Dinas Pangan Kabupaten Sidoarjo. Upaya tersebut penting agar distribusi beras SPHP merata dan tidak hanya terkonsentrasi di pasar besar.

Pedagang dan pembeli merasa terbantu

Selain berdialog dengan pejabat pemerintah, Gubernur dan Bupati juga mendengarkan aspirasi langsung dari para pedagang. Beberapa pedagang mengaku program SPHP membuat penjualan lebih lancar. Harga yang stabil menarik minat pembeli, sehingga kios lebih ramai dibandingkan sebelumnya.

“Sejak ada SPHP, pembeli lebih banyak datang karena harga Rp14.700/kg jauh lebih terjangkau dibandingkan beras pasaran. Kami juga merasa terbantu karena stok lebih mudah didapatkan dari Bulog,” ungkap salah seorang pedagang di Pasar Larangan.

Sejumlah warga yang ditemui di pasar juga menyampaikan hal serupa. Mereka merasa terbantu dengan adanya beras SPHP karena selisih harga cukup signifikan dibandingkan beras medium non-subsidi. “Kalau bisa terus ada program seperti ini. Bagi keluarga kecil, selisih harga itu sangat berarti,” ujar seorang ibu rumah tangga yang berbelanja beras.

Salah satu pedagang beras di Pasar Larangan juga menjelaskan variasi harga yang beredar di pasaran. Menurutnya, meski merek berbeda-beda, harga SPHP tetap yang paling banyak dicari pembeli.

“Tapi kemarin itu gini, Bang. Untuk harga berasnya kan banyak, macam-macam variasi dari berbagai merek. Tapi di bawah komandonya Bulog memang yang saya ambil itu harga yang Rp14.700. Variasi memang sebetulnya harganya itu beda merek, ada yang Rp13 ribu, ada yang Rp14 ribu, ada yang Rp18 ribu. Saya ambil yang tengah-tengah, untuk harga berasnya saya pilih satu saja,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa program SPHP cukup efektif menekan harga pasar, sekaligus memberikan alternatif harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Kualitas beras ikut diawasi

Selain harga dan stok, kualitas beras SPHP juga menjadi perhatian utama pemerintah. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa beras yang didistribusikan harus sesuai standar konsumsi masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional untuk menjaga kualitas sekaligus kestabilan harga.

“Kita tidak hanya bicara soal harga, tapi juga soal kualitas. Masyarakat harus mendapat beras yang layak konsumsi, bersih, dan sesuai standar. Karena itu koordinasi lintas sektor sangat diperlukan,” jelas Khofifah.

Dampak lebih luas untuk stabilitas pangan

Khofifah menambahkan, stabilitas harga beras di Sidoarjo akan berdampak luas bagi daerah sekitarnya. Sidoarjo dikenal sebagai salah satu penyangga utama pasokan pangan di Jawa Timur. Jika distribusi di wilayah ini berjalan baik, maka stabilitas harga pangan di kabupaten tetangga juga bisa terjaga.

“Jika distribusi di Sidoarjo stabil, maka daerah sekitarnya juga akan merasakan dampak positif. Sidoarjo adalah daerah penyangga utama di Jawa Timur. Jadi menjaga stok dan harga di sini sama artinya dengan menjaga kestabilan harga pangan di wilayah sekitar,” tegasnya.

Upaya jangka panjang menjaga ketahanan pangan

Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi jalannya program SPHP. Dengan mendengar langsung masukan dari pedagang maupun masyarakat, mekanisme distribusi dapat diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Melalui SPHP, pemerintah berharap masyarakat memperoleh beras medium dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas, sementara pedagang tetap memperoleh keuntungan wajar. Program ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan serta melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

“Beras bukan hanya kebutuhan pokok, tapi juga simbol stabilitas ekonomi rumah tangga. Maka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harganya adalah tanggung jawab bersama,” pungkas Khofifah. (fauzan/dar/nata/red)