Komisi D DPRD Sidoarjo Ungkap Data Anak Tidak Sekolah: Penyebab, Dampak, dan Solusi
Sidoarjo, Wartanusa.net — Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menyoroti serius meningkatnya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah ini. Berdasarkan data dari Verval Pudatin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), diperkirakan terdapat sekitar 10 ribu anak di Sidoarjo yang belum terlayani pendidikan secara optimal. Temuan ini diungkapkan dalam rapat kerja bersama jajaran perangkat daerah, sebagai bagian dari evaluasi sekaligus upaya percepatan penanganan persoalan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Bangun Winarso, ST menegaskan bahwa masalah ATS bukan sekadar soal angka statistik. Fenomena ini merupakan potret kondisi sosial yang memerlukan perhatian serius dan penanganan terpadu dari berbagai pihak. Menurut Bangun, kasus ATS meliputi anak yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan, anak yang putus sekolah, dan anak yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya. “Kami menemukan masih ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena beragam faktor, mulai dari kondisi ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, hingga kendala administrasi. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Fenomena anak tidak sekolah di Sidoarjo menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan, khususnya dalam konteks pemenuhan hak dasar anak. Setiap anak memiliki hak untuk belajar, meraih pendidikan, dan menyiapkan masa depan yang layak. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masalah ATS tidak hanya terjadi di wilayah pelosok, tetapi juga dapat muncul di kawasan perkotaan. Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Usman, M.Kes yang menyoroti faktor ekonomi sebagai penyebab utama anak tidak bersekolah. Banyak keluarga di Sidoarjo masih mengutamakan anak untuk membantu pekerjaan orang tua dibanding melanjutkan pendidikan. “Masalah ekonomi seringkali menjadi penyebab utama. Ada keluarga yang menganggap bekerja lebih penting daripada sekolah. Ini tantangan yang harus kita jawab dengan program yang lebih konkret,” tegas H. Usman.
H. Usman menambahkan bahwa fenomena ATS merupakan masalah yang kompleks dan menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, pendidikan merupakan kunci utama bagi anak-anak untuk bisa mandiri, meraih penghasilan layak, dan berkontribusi membangun negeri. “Pendidikan sangat penting. Tanpa pendidikan, anak-anak tidak bisa berkembang optimal, tidak bisa mandiri, dan tidak dapat berkontribusi membangun masyarakat dan negara. Kita harus memastikan anak-anak di Sidoarjo tetap bersekolah dan mendapat dukungan penuh,” ujar Abah Usman.
Hj. Kasipah, A.Md anggota Komisi D lainnya, menekankan dampak jangka panjang dari tingginya angka ATS, khususnya terkait kualitas sumber daya manusia di masa depan. Ia menjelaskan bahwa jika fenomena ini tidak ditangani, hal tersebut akan berdampak pada rendahnya kualitas SDM, karena anak yang tidak sekolah lebih rentan mengalami kemiskinan struktural, masalah sosial, hingga peluang kerja yang terbatas. Ia menambahkan bahwa ketidakmampuan anak mendapatkan pendidikan yang layak tidak hanya memengaruhi masa depan individu, tetapi juga berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat kabupaten maupun nasional. Anak-anak yang putus sekolah cenderung menghadapi keterbatasan kemampuan, peluang kerja yang rendah, dan risiko masuk ke lingkaran kemiskinan yang berulang.
Berdasarkan pemaparan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, penyebab ATS dapat dilihat dari beberapa faktor utama. Selain kondisi ekonomi keluarga yang masih mengutamakan anak bekerja daripada sekolah, terdapat juga masalah kurangnya dukungan keluarga. Beberapa anak tidak mendapatkan dorongan atau perhatian dari orang tua untuk tetap bersekolah. Selain itu, kendala administrasi seperti tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen kependudukan lain juga mempersulit pendaftaran di sekolah. Kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan jangka panjang turut menjadi faktor penyebab, begitu pula keterbatasan akses dan sarana transportasi di beberapa wilayah yang membuat anak sulit untuk bersekolah. Bangun Winarso menegaskan bahwa persoalan ATS sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan holistik. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat dan sektor swasta juga harus terlibat aktif dalam memberikan solusi.
Komisi D DPRD Sidoarjo telah mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk menekan angka ATS dan memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satunya adalah pendataan anak secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat dari sistem pendidikan. Selain itu, penguatan program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu diharapkan dapat meringankan beban biaya sekolah. Pihak sekolah dan pemerintah desa diminta untuk melakukan pendekatan langsung atau “jemput bola” terhadap anak yang putus sekolah atau berisiko putus sekolah, sehingga mereka bisa kembali mengenyam pendidikan. Sosialisasi dan edukasi kepada orang tua serta masyarakat juga menjadi fokus, agar mereka memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Komisi D juga mendorong kolaborasi lintas sektor dengan dunia usaha, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat untuk mendukung keberlanjutan pendidikan melalui berbagai bantuan tambahan seperti fasilitas belajar, alat tulis, dan transportasi.
Bangun Winarso menekankan bahwa solusi yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi harus berkelanjutan. Setiap kebijakan pendidikan perlu diikuti dengan pengawasan dan evaluasi rutin agar program berjalan efektif. Ia menegaskan bahwa Komisi D akan terus mengawal kebijakan pendidikan di Sidoarjo agar setiap anak dapat memperoleh haknya untuk belajar. “Kami tidak akan berhenti hanya pada rapat atau data. Kami akan turun ke lapangan, memastikan program berjalan, dan anak-anak mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan,” tegasnya. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka ATS secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang.
Fenomena ATS juga menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Orang tua, guru, lembaga sosial, dan sektor swasta perlu berperan aktif untuk memastikan anak-anak tetap bersekolah. H. Usman menekankan pentingnya intervensi ekonomi untuk mendukung pendidikan. Ia menjelaskan bahwa jika keluarga memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil, anak-anak dapat lebih fokus pada pendidikan tanpa harus membantu pekerjaan orang tua. Sebaliknya, pendidikan yang baik akan membantu anak-anak keluar dari siklus kemiskinan di masa depan. Hj. Kasipah menambahkan bahwa pendidikan karakter dan soft skill juga penting, selain pendidikan formal, sehingga anak-anak lebih siap menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.
Komisi D DPRD Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal masalah pendidikan dan memastikan hak anak terpenuhi. Mereka berencana melakukan perencanaan anggaran dan monitoring rutin terhadap program-program pendidikan dan berkoordinasi dengan sekolah, pemerintah desa, serta pihak swasta untuk menjangkau anak-anak yang berisiko putus sekolah. Dengan strategi yang tepat, dukungan masyarakat, dan komitmen pemerintah, diharapkan jumlah ATS di Sidoarjo dapat ditekan, sehingga generasi masa depan memiliki akses pendidikan yang layak, peluang kerja lebih baik, dan kemampuan berkontribusi membangun daerah serta negara.
Pihaknya menekankan bahwa Pendidikan bukan hanya kewajiban, tetapi investasi masa depan. Setiap anak yang bisa bersekolah berarti satu langkah lebih dekat bagi terciptanya masyarakat Sidoarjo yang cerdas, produktif, dan sejahtera. Dengan dukungan semua pihak, masalah anak tidak sekolah dapat diatasi, dan setiap anak berhak meraih masa depan yang lebih baik. (dar/nata/red)
