SIDOARJO – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, diketahui menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus buka puasa bersama yang digelar Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat.
Kegiatan tersebut menjadi sorotan publik setelah video acara yang digelar di Mahabarata Palace Graha Unesa, Kota Surabaya, Jumat (6/3/2026), beredar luas di media sosial. Dalam video yang viral tersebut, konsep acara dinilai sebagian warganet berlangsung cukup meriah.
Sejumlah masyarakat memberikan beragam tanggapan atas kegiatan tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat Sidoarjo yang enggan disebutkan namanya menilai kegiatan tersebut kurang tepat dilakukan di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
“Seharusnya kegiatan pemerintah mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar pernyataan bahwa Bupati Subandi akan memberikan teguran secara lisan kepada pihak yang menginisiasi kegiatan tersebut.
“Saya akan tegur secara lisan,” ujar Subandi dalam rekaman pernyataan kepada media saat mendampingi Kapolri di kawasan Bungurasih.
Di sisi lain, Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda silaturahmi di bulan Ramadan yang juga dimanfaatkan untuk koordinasi program pemerintah daerah.
Menurutnya, rakor tersebut membahas percepatan pelaksanaan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK), khususnya terkait perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Sidoarjo, serta koordinasi teknis distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) bagi masyarakat.
Meski demikian, setelah kegiatan tersebut menjadi perbincangan publik di media sosial, Fenny Apridawati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila kegiatan itu menimbulkan persepsi yang kurang baik. Sekda Fenny juga mengatakan biaya Rakor dan Bukber tersebut tidak menggunakan uang APBD Sidoarjo.
Sementara itu, sebagian masyarakat juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo yang masih memerlukan perbaikan. Mereka berharap pemerintah daerah dapat lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat. (dar/nata/red)
About the Author
