SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sukses menggelar perhelatan akbar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026. Kegiatan strategis yang berlangsung selama Sehari pada Rabu (19/8/2026) di Pendopo Delta Wibawa, Jalan Cokronegoro, Magersari, Sidoarjo, ini berhasil menyerap dan merumuskan berbagai gagasan krusial demi mewujudkan arah pembangunan daerah yang ramah gender, inklusif, dan berkeadilan sosial.
Musrenbang Perempuan Tahun 2026 ini bukan sekadar agenda seremoni tahunan, melainkan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menempatkan kaum perempuan serta kelompok rentan sebagai subjek dan motor penggerak utama pembangunan daerah. Seluruh elemen masyarakat, organisasi wanita, akademisi, hingga perwakilan penyandang disabilitas bahu-membahu merumuskan program prioritas yang akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sidoarjo Tahun 2026.
Hari Pertama: Menggali Aspirasi Akar Rumput dan Rumusan Program Strategis
Pada hari pertama pelaksanaan, Rabu (19/8/2026), dinamika diskusi kelompok terarah berlangsung sangat produktif. Para peserta membedah berbagai persoalan mendasar yang dihadapi kaum perempuan, anak, dan disabilitas di Sidoarjo. Hasil perumusan Musrenbang Perempuan 2026 ini melahirkan sejumlah rekomendasi konkret yang terbagi ke dalam lima bidang utama:
1. Bidang Pendidikan dan Literasi Digital
Pendidikan menjadi pilar fundamental dalam membangun kemandirian dan kecerdasan bangsa. Untuk itu, Musrenbang Perempuan merumuskan langkah progresif untuk meningkatkan kualitas SDM perempuan melalui berbagai pelatihan khusus:
• Pemberdayaan Perempuan Ojek Online (Ojol): Mengingat banyaknya komunitas perempuan pekerja lapangan, diusulkan program pelatihan keterampilan praktis seperti memasak, menjahit, kecakapan public speaking, hingga pelatihan literasi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna meningkatkan daya saing ekonomi mereka.
• Beasiswa Kesetaraan: Penyediaan beasiswa bagi perempuan yang sempat putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
• Apresiasi Bunda PAUD: Pemberian insentif yang layak bagi Bunda PAUD sebagai bentuk dedikasi mereka dalam membina dan mencerdaskan anak usia dini sejak akar rumput.
2. Bidang Kesehatan Inklusif dan Perlindungan Reproduksi
Di sektor kesehatan, fokus utama diarahkan pada pemerataan akses layanan medis bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi:
• Posyandu Remaja dan Lansia Gratis: Pelaksanaan program posyandu secara berkala dan terpadu khusus bagi kelompok remaja serta lansia perempuan.
• Edukasi Gizi dan Kesehatan Reproduksi: Penyuluhan masif mengenai pemenuhan gizi keluarga serta kesehatan reproduksi perempuan.
• Layanan Kesehatan Inklusif: Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan kesehatan inklusif yang ramah disabilitas, lengkap dengan penyediaan prasarana fisik seperti ramp (jalur landai), toilet khusus disabilitas, serta ruang perawatan yang ramah aksesibilitas.
3. Bidang Ekonomi Mandiri dan Pemberdayaan Disabilitas
Penguatan sektor ekonomi berfokus pada pembukaan kesempatan kerja setara serta pemberdayaan UMKM:
• Kesempatan Kerja Disabilitas: Mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan dunia usaha swasta untuk mematuhi kuota penyerapan tenaga kerja disabilitas.
• Digitalisasi UMKM Disabilitas: Pelatihan kewirausahaan dan pendampingan pemasaran digital bagi pelaku UMKM disabilitas yang belum maksimal dalam memanfaatkan platform e-commerce.
• Pemberdayaan Anak Asuh LKSA: Pengalokasian anggaran khusus untuk pelatihan kemandirian ekonomi anak asuh perempuan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) se-Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Sosial.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menjamin hak partisipasi politik serta ruang aman bagi perempuan dan anak menjadi perhatian mendalam:
• Keterlibatan Kunci Disabilitas: Memastikan adanya perwakilan perempuan disabilitas secara resmi dalam Forum Anak, Musrenbang Desa/Kecamatan, hingga kelembagaan lokal.
• Penguatan Kapasitas Berkelanjutan: Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terencana untuk memacu kemajuan kognitif dan kepemimpinan perempuan.
• Sistem Pengaduan Cepat KDRT/Anak: Mengagendakan pertemuan rutin perempuan bulanan serta menyediakan fasilitas sosialisasi pencegahan kekerasan bagi Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI). Selain itu, dibentuk kerja sama lintas sektor yang melibatkan organisasi Fatayat untuk merespons laporan pengaduan kekerasan secara cepat dan tepat.
5. Bidang Umum, Data Terpadu, dan Penguatan Lansia
• Pendataan Terpilah Disabilitas: Mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas No. 11 Tahun 2024 melalui pendataan terpadu terpilah berdasarkan jenis kelamin dan ragam kedisabilitasan agar alokasi bantuan sosial tepat sasaran.
• Gerakan Indonesia Bugar 2045: Meningkatkan partisipasi olahraga masyarakat melalui Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Sidoarjo.
• Program Lansia Tangguh (Selantang): Mengaktifkan dan menganggarkan program Selantang yang berjejaring dengan seluruh organisasi wanita sebagai langkah antisipatif menghadapi fenomena Bonus Demografi di Indonesia.
Pada Hari yang sama, Sinergi Pemangku Kebijakan dan Penguatan Anggaran Responsif Gender
Pada hari itu juga pelaksanaan, Rabu (19/8/2026), suasana Pendopo Delta Wibawa semakin semarak dengan hadirnya tokoh-tokoh penting dan pimpinan daerah. Sambutan utama disampaikan langsung oleh Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sidoarjo, dr. Sriatun, M.M.
Turut hadir mendampingi dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, S.KM., M.Kes.; Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo; Kepala DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, S.Pd., M.M.; jajaran kepala OPD se-Kabupaten Sidoarjo; Tim Penggerak PKK; serta jajaran pengurus organisasi wanita papan atas Sidoarjo seperti Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (Kejaksaan), Persit Kartika Chandra Kirana, Bhayangkari, serta Persatuan Istri Anggota DPRD.
Dalam naskah sambutannya, Ketua GOW Sidoarjo dr. Sriatun, M.M., menegaskan bahwa Musrenbang Perempuan merupakan sarana krusial untuk memastikan bahwa rancangan pembangunan daerah tidak hanya terfokus pada fisik, tetapi juga memprioritaskan pembangunan manusia berbasis kesetaraan gender.
”Perempuan adalah tiang utama keluarga sekaligus motor penggerak perekonomian dan sosial di daerah. Melalui Musrenbang Perempuan ini, kita ingin memastikan setiap suara, gagasan, dan kebutuhan perempuan Sidoarjo terakomodasi dalam RKPD 2026. Bappeda dan seluruh OPD wajib mengintegrasikan usulan program ini secara konkret,” tegas dr. Sriatun juga istri Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH, M.Kn dalam sambutannya.
4 Fokus Utama Usulan Program Musrenbang Perempuan 2026
Di hadapan jajaran pimpinan daerah, dirumuskan empat pilar utama yang menjadi muara dari seluruh rekomendasi Musrenbang:
1. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Memperkuat kapasitas pelaku UMKM perempuan agar mandiri secara finansial dan berdaya saing global melalui akses permodalan dan teknologi digital.
2. Perlindungan Perempuan dan Anak: Memperkuat sinergi pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), serta mengoptimalisasi layanan hotline PPA dan Puspaga Rinata.
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan: Menekan angka stunting secara masif, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta menjamin pemenuhan gizi keluarga.
4. Akses Pendidikan Setara: Memastikan anak-anak perempuan di Sidoarjo mendapatkan hak pendidikan yang layak, berkelanjutan, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.
Sesi Pemaparan Narasumber: Penguatan Strategis dari Bappeda dan DP3AK Jatim
Guna memantapkan implementasi program di lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi mendalam dari dua narasumber ahli:
1. Penguatan Anggaran Responsif Gender (ARG) – Bappeda Kabupaten Sidoarjo Narasumber dari Bappeda memaparkan materi bertajuk “Penguatan Anggaran Responsif Gender (ARG) Untuk Percepatan Kesejahteraan Ibu Dan Anak Di Kabupaten Sidoarjo”. Dalam pemaparannya, ditekankan bahwa Anggaran Responsif Gender bukan berarti memisahkan anggaran pria dan wanita, melainkan memastikan bahwa alokasi belanja daerah memberi manfaat adil dan setara bagi kelangsungan hidup ibu dan anak.
2. Membangun Ruang Aman dan Ketahanan Keluarga – DP3AK Provinsi Jawa Timur Narasumber dari DP3AK Provinsi Jatim menyajikan materi bertajuk “Membangun Ruang Aman Nyaman Demi Ketahanan Keluarga Tangguh Dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak”. Sesi ini memberikan kerangka kerja strategis bagi Pemkab Sidoarjo dalam membangun benteng sistematis pencegahan kekerasan seksual dan perundungan sejak tingkat desa.
Komitmen Bersama Mewujudkan Sidoarjo Maju dan Ramah Gender
Rangkaian Musrenbang Perempuan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 ditutup dengan komitmen bersama dari seluruh jajaran OPD dan organisasi wanita. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap seluruh rumusan pemikiran yang lahir dari forum deliberatif ini dapat direalisasikan secara nyata dalam program kerja tahun anggaran 2026.
Melalui sinergi erat antara Pemkab Sidoarjo, Bappeda, DP3AKB, GOW, TP PKK, serta organisasi masyarakat seperti Fatayat dan IGTKI, Kabupaten Sidoarjo optimis melangkah menuju daerah yang makin maju, sejahtera, inklusif, serta ramah bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.[adv/H. Dar/Red]
About the Author
