SIDOARJO — Hasil survei terbaru lembaga Surabaya Survey and Consulting / Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) mencatat adanya tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi – Mimik (BAIK). Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo menilai temuan ini harus dibaca secara objektif sebagai alarm peringatan dini (early warning system) bagi jalannya pemerintahan.
Dalam rilis yang digelar di Ratabata Kafe, Gading Fajar Senin (7/9/2026), Ketua Fraksi Partai Gerindra Sidoarjo, Ahmad Muzayyin Syafrial, membeberkan bahwa angka kepuasan masyarakat saat ini berada di kisaran 70,6 persen. Meski masih mencerminkan adanya modal kepercayaan publik, pergerakan angka tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan secara bertahap sejak awal masa jabatan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, tingkat kepuasan publik pada 100 hari pertama pemerintahan tercatat di angka 84,9 persen. Angka tersebut kemudian menyusut menjadi 80,5 persen pada bulan keenam, turun lagi menjadi 71,8 persen saat genap satu tahun, hingga berada di titik 70,6 persen pada periode 1,5 tahun masa kepemimpinan.
”Secara kumulatif, terjadi penurunan sebesar 14,3 persen poin. Penurunannya memang cukup besar, tetapi ini harus dijadikan bahan evaluasi bersama ke depannya, bukan malah menjadi ajang saling menyalahkan,” ujar Muzayyin yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo.
Selain menyoroti penurunan kepuasan, Fraksi Gerindra juga menyoroti aspek metodologis dari lembaga survei. Mereka mencatat adanya sedikit selisih antara rincian persentase kepuasan—yakni sangat puas (8,3 persen), puas (35,2 persen), dan cukup puas (25,9 persen) jika dijumlahkan menghasilkan 69,4 persen—dengan angka agregat 70,6 persen yang dipublikasikan. Karena itu, pihaknya mendorong adanya klarifikasi metodologis secara terbuka agar publik mendapatkan informasi yang akurat.
Lebih lanjut, Muzayyin mengungkapkan bahwa ketidakpuasan publik yang terekam dalam survei umumnya menyasar sektor-sektor krusial seperti penanganan pengangguran, sektor pendidikan, serta koordinasi antar-Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, setelah berjalan lebih dari satu tahun, masyarakat kini menuntut bukti kerja nyata alih-alih sekadar janji kampanye.
Di tengah sorotan terhadap kinerja eksekutif, elektabilitas Partai Gerindra sendiri justru tercatat naik hingga mencapai 14,4 persen dan berada di posisi unggul. Kendati demikian, Muzayyin menegaskan partainya tidak ingin larut dalam euforia, melainkan memandang lonjakan tersebut sebagai amanah dan tanggung jawab politik yang lebih besar.
Sebagai bagian dari partai pengusung utama, Gerindra menegaskan posisinya untuk tetap berdiri bersama rakyat dengan menjalankan fungsi pengawasan yang konstruktif.
”Mendukung bukan berarti membenarkan seluruh kebijakan, dan mengkritik bukan berarti meninggalkan pemerintahan. Kami mendorong Bupati dan Wakil Bupati untuk segera melakukan akselerasi dan evaluasi program prioritas,” tegasnya.
Mengenai jalur koordinasi, Muzayyin mengakui komunikasi intensif selama ini lebih sering dilakukan dengan Wakil Bupati Sidoarjo yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo. Ke depannya, untuk memperkuat pengawalan terhadap 14 program prioritas janji kampanye, Fraksi Gerindra berencana membangun komunikasi dan evaluasi bersama partai pengusung lainnya, seperti Partai Golkar dan Partai Demokrat.[H. Dar/Red]
About the Author
