Pentingnya Data Akurat dalam Upaya Pemberantasan Narkoba
SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi menghadiri kegiatan Diseminasi Hasil Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Ruang Media Center BNNK Sidoarjo, Rabu (26/11/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemetaan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidoarjo.
Turut hadir Kepala BNNK Sidoarjo Kombes Pol. Gatot Soegeng Soesanto, Kepala BPS Sidoarjo Mohammad Ismail, Kepala Bakesbangpol Sidoarjo Fredik Suharto, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono, serta perwakilan Kodim 0816/Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, UMSIDA, dan media.
Dalam sambutannya, Subandi mengapresiasi pelaksanaan survei prevalensi narkoba pertama di Kabupaten Sidoarjo. Ia menyampaikan bahwa persoalan narkoba berdampak pada generasi muda, keamanan lingkungan, dan ketahanan sosial masyarakat. Subandi mengatakan posisi Sidoarjo yang berdekatan dengan Surabaya serta keberadaan bandara, terminal, dan kawasan industri memerlukan kewaspadaan lebih tinggi terhadap potensi peredaran narkoba.
“Hasil survei ini sangat penting sebagai dasar kebijakan,” ujar Subandi. Menurutnya, penyusunan program dan penganggaran yang efektif perlu didasarkan pada data yang akurat agar pemetaan kerawanan wilayah dan kelompok rentan dapat dilakukan secara tepat.
Subandi juga menekankan perlunya kerja sama lintas sektor dalam proses rehabilitasi penyalahguna narkoba. Ia menyatakan bahwa puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya perlu berperan dalam mendukung pemulihan agar layanan rehabilitasi lebih mudah dijangkau.
Pada kesempatan tersebut, Subandi menyampaikan perhatian terhadap tingginya angka perceraian di Jawa Timur, termasuk di Sidoarjo yang berada di posisi ketiga. Ia menyebut sebagian kasus dipengaruhi penyalahgunaan narkoba di kalangan usia muda. Data survei disebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan daerah pada tahun mendatang.
Kepala BNNK Sidoarjo, Kombes Pol. Gatot Soegeng Soesanto, memaparkan bahwa Sidoarjo memiliki indeks prevalensi sebesar 0,133 persen atau 133 penyalahguna per 100.000 penduduk. Data tersebut, menurut Gatot, diperlukan untuk menentukan intervensi, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Surabaya yang dinilai lebih rawan. Ia menambahkan bahwa sekitar 50 persen penyalahguna belum pernah mengakses layanan rehabilitasi sehingga perluasan layanan menjadi salah satu prioritas.
Subandi menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan penyintas narkoba mendapatkan pendampingan lanjutan usai rehabilitasi, termasuk akses pelatihan kerja dan penyaluran ke dunia usaha sesuai kemampuan.
Menutup kegiatan, Subandi menyampaikan bahwa salah satu indikator keberhasilan pemerintah adalah penurunan angka penyalahgunaan narkoba tiap tahun. Ia berharap survei prevalensi ini menjadi langkah awal penguatan program Sidoarjo BERSINAR (Bersih dari Narkoba). (dar/nata/red)
