SIDOARJO – Gelaran rutin Hari Fraksi PKB setiap Jumat di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Jalan Airlangga, kembali menjadi wadah aspirasi warga. Kali ini, jajaran legislator PKB menerima aduan perundungan (bullying) pelajar asal Balongbendo serta usulan fasilitasi pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) kolektif dari Fatayat NU Sidoarjo.
Aduan perundungan disampaikan Moch. Arifin, warga Balongbendo yang sehari-hari berjualan penthol keliling, bersama istrinya, Sholikati, dan putra mereka, Achmad Azam (1), siswa kelas VII SMP Proklamasi Balongbendo. Mereka diterima oleh anggota DPRD Sidoarjo dapil Balongbendo–Tarik–Krian, H. M. Abud Asryofi, didampingi Ketua Fraksi PKB Achmad Muzayyin, Ketua Komisi D H. Dhamroni Chudlori (Gus Dham), HM. Rojik, H. Sutaji, Hj. Ainun Jariyah, serta Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih (Cak Nasih).
Sholikati menuturkan, Azam merasa tidak nyaman bersekolah selama tiga bulan terakhir setelah dikeroyok tiga rekannya pada Agustus lalu saat jam istirahat. Meski insiden fisik telah berlalu, Azam kerap dijauhi dan disoraki teman-temannya sehingga khawatir putus sekolah dan ingin pindah ke SMPN Tarik.
Menanggapi hal itu, Muzayyin dan para legislator memberikan pendampingan moral serta uang saku agar Azam tetap bersemangat. “Laki-laki harus tegar. Saya yakin masih banyak teman lain yang baik,” ujar Muzayyin.
Terkait rencana mutasi ke SMPN Tarik, Cak Nasih dan Gus Dham menjelaskan bahwa perpindahan siswa bergantung pada ketersediaan pagu atau bangku kosong serta umumnya mengikuti momentum kenaikan kelas. Keduanya berpesan agar Azam tetap rajin belajar.
Sementara itu, Cak Abud menyatakan kesiapannya menindaklanjuti aspek perundungan ke pihak sekolah. “Segera saya bantu berkomunikasi dengan pihak sekolah. Apapun sebab dan alasannya, tindakan bullying pelajar tidak dibenarkan dan tidak boleh terjadi di sekolah mana pun,” tegasnya.
Sebelumnya, pengurus Fatayat NU Sidoarjo juga menyampaikan aspirasi terkait rencana pengurusan SIM kolektif ke Polresta Sidoarjo. Mereka berharap adanya kemudahan koordinasi serta keringanan biaya. Namun, terkait tarif, ketentuan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) SIM telah diatur resmi dengan mekanisme pembayaran melalui bank.(H.Dar/Red)
