SIDOARJO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sidoarjo meluncurkan program “Hari Fraksi” sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan masukan secara langsung kepada wakil rakyat.
Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi DPW PKB Provinsi Jawa Timur Nomor 4211/DPW-25/01/IV/2026 tertanggal 27 April 2026 tentang pelaksanaan Hari Fraksi.
Peluncuran program tersebut dikemas dalam kegiatan sarasehan pendidikan politik yang dirangkai dengan halalbihalal. Acara digelar di Djie Pok Dewe, Ruko Royal, dan dihadiri oleh pengurus partai, anggota fraksi, tokoh agama, serta kader PKB se-Kabupaten Sidoarjo.
Ketua DPC PKB Sidoarjo, Abdillah Nasih, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya soliditas internal partai dalam menghadapi berbagai agenda politik ke depan, termasuk proses uji kelayakan dan kepatutan (UKK) di internal partai.
“Semua tahapan harus dilalui dengan baik. Siapapun yang nantinya ditetapkan, diharapkan dapat didukung bersama,” ujarnya.
Program Hari Fraksi dijadwalkan berlangsung rutin setiap hari Jumat, pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, di Kantor DPC PKB Sidoarjo. Melalui program ini, masyarakat dapat bertemu langsung dengan pimpinan maupun anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, menyatakan bahwa program tersebut diharapkan menjadi sarana komunikasi yang efektif antara masyarakat dan wakil rakyat.
Menurutnya, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan dan perjuangan politik di tingkat daerah.
Selain sebagai wadah penyerapan aspirasi, program ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berpihak pada kepentingan publik.
PKB Sidoarjo mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut sebagai ruang menyampaikan gagasan maupun pengaduan secara terbuka.
Di sisi lain, program ini juga menjadi bagian dari langkah awal partai dalam melakukan konsolidasi internal, termasuk penjaringan kader potensial menghadapi agenda politik mendatang.(dar/nata/red)
