SIDOARJO – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (Perbamida) di sebuah hotel di Sidoarjo, Jumat (17/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri 105 perwakilan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dari berbagai daerah di Indonesia. Rakernas juga diisi dengan seminar nasional yang membahas penguatan peran BPR dalam mendukung ekonomi kerakyatan.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Sidoarjo Ainur Rahman, Ketua Umum DPP Perbamida Sofia Nurkrisnajati Atmaja, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur Aftabuddin Rijaluzzaman, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam sambutannya, Emil menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme BPR milik pemerintah daerah dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, meskipun pemerintah pusat telah menggulirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), kebutuhan pembiayaan di tingkat daerah masih cukup besar dan memerlukan peran aktif perbankan daerah.
“BPR milik pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai mitra masyarakat di daerah. Kolaborasi antar daerah melalui Perbamida diharapkan mampu memperluas jangkauan pembiayaan yang inklusif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar BPR milik pemerintah daerah tidak saling bersaing, melainkan memperkuat sinergi melalui berbagi pengalaman dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Plh. Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyampaikan bahwa pemerintah daerah setempat berupaya mendorong tata kelola BPR yang baik. Salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) dengan suku bunga rendah sebesar 2 persen per tahun.
Program tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM.
“Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu praktik baik yang bisa diadopsi daerah lain,” ujarnya.
Ketua Umum DPP Perbamida, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, menyatakan Rakernas menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat peran BPR di daerah.
Ia menyebutkan, peserta Rakernas berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi hingga Bali.
Menurut Sofia, kedekatan BPR dengan karakteristik lokal menjadi kekuatan utama dalam melayani kebutuhan UMKM di masing-masing daerah.
“Setiap daerah memiliki karakteristik UMKM yang berbeda, sehingga pendekatan layanan keuangan juga perlu disesuaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Perbamida akan terus mendorong sinergi antar-BPR serta kolaborasi dengan badan usaha milik daerah (BUMD) lainnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Rakernas Perbamida 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan peran BPR dalam mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi daerah.(dar/nata/red)
About the Author
