Viral Ajakan “Nggeruduk” DPR Akibat Editan Pernyataan Bupati Subandi DPR Dituding Hamburkan Uang Rakyat, Pimpinan Dewan Meradang Langsung Klarifikasi Pejabat Nomor Satu Di Eksekutif Itu
Sidoarjo – wartanusa.net
Sebuah video tiktok mengatasnamakan sihabudin Alfi viral membuat ajakan nggeruduk kantor DPRD Sidoarjo. Video berdurasi 22 detik mengedit pidato Bupati Sidoarjo Subandi yang menyudutkan lembaga DPR telah menghambur-hamburkan uang rakyat.
“Selama ini bupati dan wakil bupati Sidoarjo bekerja meningkatkan PAD. “Kene sing Ndolek Duwik, DPR yang menghambur-hamburkan uang,”ujar Bupati Sidoarjo, Subandi disampaikan dalam sebuah forum kegiatan.
Tentu saja akibat viralnya video tersebut memantik reaksi keras membuat DPRD meradang. Tak tanggung-tanggung dua pimpinan DPRD Sidoarjo, yakni H. Abdillah Nasih Ketua DPRD Sidoarjo dan H. Kayan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo. Bahkan tak hanya dua pimpinan dewan yang reaksi. Banyak anggota dewan yang menyayangkan pernyataan bupati Subandi yang menyudutkan lembaga DPRD.
Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih dikonfirmasi menyatakan sudah melakukan klarifikasi kepada Bupati Subandi, Rabu (19/3/2025). “Saya sudah klarifikasi langsung kepada bupati Subandi soal pernyataannya tersebut. Bupati menyatakan DPR menghamburkan uang rakyat itu tidak seperti yang dibayangkan sebagai hal negatif,”tegas H. Abdillah Nasih kepada reporter wartanusa.net, Rabu (19/3/2025).
Ketua Dewan dari Fraksi PKB itu menambahkan, bupati menyatakan bahwa bupati kepingin belanja-belanja anggaran termasuk diantaranya Pokir dewan, bisa sesuai dengan visi misi bupati. Namun yang jelas, dewan berharap bahwa tidak ada istilah eksekutif dan legislatif itu belanja yang awur awuran. Semua sudah dibicarakan bersama karena Perda APBD adalah kesepakatan.
“Dan memang tidak boleh mendeskriditkan satu lembaga. Namun intinya saya sudah klarifikasi langsung ke bupati,”tegas Cak Nasih lagi sapaan akrabnya.
Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Kayan juga memberikan tanggapan keras. Bahwa politisi Partai Gerindra asal Desa Jati Kalang Prambon itu menyayangkan telah beredar video yang sudah menyudutkan lembaga DPR. Bahwa DPR juga mempunyai kewenangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui lembaga Komisi B.
“Kita juga terlibat dalam peningkatan PAD. Jadi tidak tepat bila DPR dituding menghamburkan uang rakyat,”tegas H. Kayan. (dar/nata/red)
