Usai Deklarasi Damai, Paslon SAE Berharap Tidak Ada Intimidasi dan Kriminalisasi
Sidoarjo – wartanusa.net
Masa kampanye yang hampir mendekati hari pencoblosan 27 November, suhu politik Pilkada Sidoarjo kian panas. Karena itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo gelar kegiatan “Deklarasi Damai”. Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Polresta Sidoarjo digelar digedung serbaguna, Kamis (7/11). Agar terwujud suasana aman dan kondusif serta menciptakan sikap netralitas di Pilkada 2024 khususnya, agenda pemilihan bupati dan wakil bupati Sidoarjo.
Hadir dalam kesempatan itu, pejabat dari Forkopimda , juga pasangan calon (Paslon) Subandi- Mimik Idayana dan Amir Aslichin- Edy Widodo. Seluruh pengurus partai politik sebagai pengusung maupun pendukung kedua paslon dan pejabat Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo serta KPU maupun Bawaslu Sidoarjo.
Disampaikan oleh Wakapolresta Sidoarjo, AKBP I Made Bayu Sutha, deklarasi bertujuan untuk membangun komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian selama proses Pilkada.
Aksi deklarasi damai membuahkan sejumlah kesepakatan dan ditandatangani kedua paslon.
Yakni, siap melaksanakan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024 secara jujur, adil dan bermartabat, lalu siap tidak saling menyebarkan isu SARA, politik identitas, hoaks dan provokasi.
Dan siap bersama-sama TNI-Polri guna mewujudkan situasi kamtibmas dengan aman, damai dan kondusif.
Selanjutnya siap menerima apapun hasil penghitungan suara berdasarkan keputusan KPUD Sidoarjo. Artinya Cabup-Cawabup Subandi – Mimik dan Cabup-Cawabup Mas Iin – Abah Edy harus siap menang dan siap kalah.
Mas Iin, sapaan calon bupati dari Paslon Nomor Urut 2 menyampaikan, deklarasi Pilkada damai dalam menjaga keamanan dan kedamaian adalah kewajiban seluruh warga Sidoarjo.
Cabup yang direkom PKB ini berkomitmen untuk Pilkada 2024 ini adalah pintu gerbang untuk menjadikan masyarakat Sidoarjo kembali bangkit dan bermartabat.
“Sejauh ini kami selalu menjaga komitmen itu,” kata Mas Iin.
Ketua Pemenangan Paslon SAE, H. Usman M.Kes menyampaikan bahwa deklarasi damai ini hanya sebatas sebagai slogan semata. Namun harus benar-benar diimplementasikan semua pihak. Tidak hanya kepada kedua Paslon dan pendukungnya, juga para penyelenggara Pilkada maupun semua aparatur pemerintah, termasuk aparatur penegak hukum (APH) di Sidoarjo.
Mantan ketua DPRD Sidoarjo Usman, menyatakan bahwa pentingnya semua pihak menjaga netralitas, tidak ada intimidasi maupun kriminalisasi kepada siapapun, sehingga pesta demokrasi berjalan lancar, aman dan kondusif.
“Saya dapat informasi bahwa sudah ada intimidasi. Yang menjurus kriminalisasi. Seperti adanya beberapa kades mengaku diintimidasi. Bahkan ada yang diperiksa petugas kepolisian dengan alasan Dumas. Padahal kenyataannya, mereka dilaporkan ke polisi hanya karena tidak mau diajak untuk mendukung Paslon sebelah,” keluh Abah Usman.
Jadi Kades yang bersikap netral pada Pilkada, justru dipolisikan, bahkan sempat pula diperiksa pihak kepolisian. “Justru sebaliknya seakan ada indikasi diduga ada pembiaran bagi kades yang terang-terangan mengabaikan netralitas dalam Pilkada Sidoarjo ini, ” beber politikus senior di Fraksi PKB Sidoarjo ini.
Ia membeberkan lebih lanjut, setelah ada deklarasi ini semua pihak, termasuk aparatur pemerintahan maupun APH (Aparatur Penegak Hukum diharapkan menjaga integritas dengan , menjunjung sikap netralitas dan bijak.
“Jadi harus hati-hati menyikapi setiap upaya dari pihak yang bertujuan kriminalisasi. Apalagi kalau yang dikriminalisasi adalah tokoh masyarakat, atau ulama sehingga dapat dipastikan melahirkan reaksi masyarakat, dan situasi pun bisa tidak kondusif,” ungkapnya.
Abah Usman berharap, kalau ada Kades yang dianggap melanggar hukum karena adanya Dumas. “Saya minta diproses setelah Pilkada selesai. Hal ini bisa bijak dan mencerminkan situasi yang aman dan kondusif,”tegas Abah Usman. (dar/nata/red)
