Sambil Duduk Dihalaman, Bupati, Wabup, Anggota dan Pimpinan DPRD, Dandim Serta Kapolresta Sidoarjo Kompak Temui Aksi Damai PMII

Sidoarjo – wartanusa.net
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang Sidoarjo menggelar aksi damai di depan Mapolresta Sidoarjo, Rabu (3/9/2025). Dengan membawa satu mobil komando, massa berorasi menyuarakan aspirasi masyarakat untuk reformasi yang berkeadilan sosial.

Dengan mobil komando nya dari Mahasiswa PMII Sidoarjo, Aksi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tabur bunga mawar di Pintu Gerbang Mapolresta Sidoarjo, sebagai ucapan salam dan turut prihatin atas  tindakan aparat yang represif serta eksekutif dan legislatif yang tidak mengawal program berpihak dan pro pada masyarakat kecil khususnya.

Sekitar 1 menit menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tabur bunga mawar sebagai simbol ke prihatinan Pada Penegakan Aparat Kepolisian yang Represif serta legislator yang seharusnya membela pada kepentingan masyarakat bukan tunduk pada partai sehingga lupa pada pembelaan kepada masyarakat. Massa nekad memaksa masuk dan bertemu kapolresta,  Pejabat Eksekutif dan Legislatif, massa aksi di komandoi oleh sang ketum PMII Cabang Sidoarjo. Putri Maulidina.

Sesampainya didalam depan Mapolresta Sidoarjo, sempat mencekam antara mahasiswa dan petugas yang berjaga di lobi.

Meskipun massa dipersilahkan untuk masuk dan berdiskusi di dalam ruangan, dibawah komando Putri Maulidina, menolak berdiskusi didalam ruangan dan meminta Kapolres, Pejabat Eksekutif dan Legislatif untuk keluar dari ruangan untuk dapat menemui mendengarkan aspirasi mereka di luar ruangan di halaman Mapolresta di tengah teriknya matahari.

“Kami datang kesini tidak melakukan aksi yang anarkis, karena kedatangan kami kesini membawa seribu harapan jeritan dan keluh kesah masyarakat yang harus di dengar dan di jawab oleh para pejabat di dalam, ayo keluar,”serunya.

Tak berselang lama akhirnya massa ditemui Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol. Christian Tobing, Dandim 0816. Letkol Inf. Dedyk  Wahyu Widodo. Bupati Sidoarjo. H. Subandi, serta Wakil Bupati Sidoarjo. Hj. Mimik Idayana, anggota dan Pimpinan DPRD Sidoarjo, Ketua DPRD Sidoarjo. H. Abdillah Nasih (FPKB) dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Suyarno (FPDIP) , Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Kayan (FGerindra),  Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Warih Andono (FGolkar), Ketua Komisi D, HM. Dhamroni Chudlori (FPKB) dan Anggota Komisi C, Dimas Zakaria Pratama (FNasdem).

Poin Tuntutan Mahasiswa

1. Reformasi Polri
Kinerja kepolisian dalam menangani konflik di tengah masyarakat kerap menjadi perhatian publik. Salah satu aspek yang paling disorot adalah transparansi penanganan kasus. Masyarakat menghendaki adanya ketegasan aparat yang berpijak pada prinsip keadilan, menjunjung tinggi hak-hak warga negara, serta hadir sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Polisi diharapkan mampu menciptakan suasana aman, kondusif, serta bebas dari intervensi kepentingan tertentu.

2. Usut Tuntas Kasus Affan Kurniawan
Segera lakukan tindakan tegas dengan menghukum para pelaku sesuai peraturan yang berlaku. Proses hukum kasus Affan Kurniawan harus dilakukan secara transparan guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Hingga 2 September 2025, kasus ini masih terkatung-katung. Karena itu, penting untuk segera merilis daftar nama pihak-pihak yang berada di dalam mobil rantis yang mengakibatkan tewasnya saudara Affan Kurniawan.

3. Sidoarjo Darurat Kriminalitas
Fenomena kriminalitas di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat dan meresahkan masyarakat. Kehadiran aparat dinilai kurang tegas, terutama di daerah-daerah rawan seperti flyover Buduran, jalan raya Porong, dan beberapa lokasi lain. Mandegnya proses hukum juga terlihat di Pasar Sepanjang, di mana laporan masyarakat sering diabaikan. Masyarakat pasar mengeluhkan hal ini dan berharap adanya tindakan nyata. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat agar tercipta rasa aman dan nyaman. Negara tidak boleh kalah dari premanisme yang mengancam keselamatan warga.

4. Reformasi Legislasi: Mendesak Rekonstruksi DPR dan DPRD
DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dinilai semakin jauh dari aspirasi publik. Rekonstruksi sistem di tubuh DPR diperlukan agar lembaga legislatif benar-benar bekerja untuk rakyat. Hal ini juga berlaku di DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang dinilai lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dugaan pungutan liar di sejumlah lembaga pendidikan. Hingga kini DPRD belum menunjukkan sikap tegas. Rekonstruksi sistem politik, perekrutan kader yang transparan, serta legislasi berbasis aspirasi rakyat mutlak dibutuhkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset
Mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi. Tanpa regulasi ini, pemberantasan korupsi akan berjalan pincang karena pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan atau mengalihkan kekayaannya. Undang-undang ini penting untuk memberikan kepastian hukum dalam penyitaan, pengelolaan, dan pemanfaatan aset hasil tindak pidana agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

6. Reformasi Sistem Perpajakan dan Penerapan Pajak Progresif
<span;>Sistem perpajakan nasional harus direformasi secara menyeluruh untuk meminimalisir ketimpangan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Rendahnya kepatuhan, ketimpangan beban pajak, serta celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu masih menjadi persoalan utama. Penerapan pajak progresif secara konsisten adalah kunci, di mana warga berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar sesuai kapasitas ekonominya. Pajak progresif bukanlah hukuman bagi orang kaya, melainkan mekanisme distribusi kekayaan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.

7. Perhatian terhadap Gaji dan Kesejahteraan Guru
Guru adalah pilar utama pembangunan bangsa. Namun hingga kini, masih banyak guru yang menerima gaji tidak layak sehingga harus mencari pekerjaan tambahan. Hal ini jelas menurunkan martabat profesi guru. Meningkatkan kesejahteraan guru bukan hanya soal angka nominal, melainkan bentuk penghargaan atas peran penting mereka dalam membentuk generasi emas bangsa. Tanpa guru yang sejahtera, mustahil melahirkan pendidikan berkualitas dan sumber daya manusia unggul di masa depan.

Respons Pejabat Sidoarjo

Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih menegaskan pihaknya akan memperketat fungsi pengawasan, termasuk menindak praktik pungli di sekolah. Ia juga menyebut penjaringan calon legislatif ke depan harus lebih selektif, agar wakil rakyat memiliki kapasitas akademik dan integritas moral yang kuat.

Bupati Sidoarjo H. Subandi mengapresiasi aksi damai mahasiswa. Ia menegaskan komitmennya untuk selalu hadir dalam agenda penyampaian aspirasi masyarakat. “Kami turun langsung untuk memastikan ruang aspirasi berjalan aman dan nyaman. Tidak ada kepentingan lain selain menjaga agar Sidoarjo tetap damai dan kondusif,” ucapnya.

Subandi juga menyampaikan terkait kesejahteraan Guru, bahwa saat ini sekitar 3.499 guru PAUD, TK, RA, dan BA telah menerima insentif Rp 350 ribu per bulan, serta 1.925 guru Madin menerima BOSDA Rp 300 ribu per bulan selama enam bulan. Kedepan akan terus di tingkatkan

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol. Christian Tobing turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan dalam tragedi aksi di Jakarta. Ia menegaskan kasus tersebut sedang ditangani Mabes Polri. ” Dan kita sama-sama menunggu hasil dari pers rilis dari Mabes Polri,”terangnya.

Christian Tobing juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa PMII yang sudah tertib dalam menyampaikan aspirasinya. “Semoga kedepan Sidoarjo ini selalu aman. Kami mohon maaf atas segala kekurangan pelayanan kami. Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi kami untuk terus berbenah,”harapnya.

Aksi damai PMII kemudian ditutup dengan penyerahan pakta integritas yang ditandatangani Kapolresta Sidoarjo, doa bersama, serta ucapan terima kasih dari Ketua PMII sebagai simbol harapan agar Sidoarjo ke depan lebih baik, dengan aparat yang humanis dan pejabat yang pro-rakyat. (fauzan/dar/nata/red)