Komisi D Beri Apresiasi Kinerja Dinsos Tak Persulit Warga Minta JKMM BPJS Gratis, Sukseskan Salah Satu 17 Program Bupati Sidoarjo

SIDOARJO – Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo beri apresiasi kinerja Dinas Sosial (Dinsos) yang tak persulit warga minta Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) sebagai pengganti BPJS gratis. Kinerja Dinsos yang dinahkodai oleh Drs.  H. Ahmad Misbahul Munir, M.Si cepat tanggap dan punya jiwa kepemimpin melayani rakyat Sidoarjo untuk mensukseskan salah satu 17 Program Bupati Sidoarjo.

Pelayanan cepat dirasakan oleh Nur Afidah warga Kelurahan Krian Dukuh Krajan Tengah RT 023/RW005 Kecamatan Krian saat minta surat JKMM ke Dinsos Kabupaten Sidoarjo terlayani dengan cepat. Ibu yang berusia 60 tahun ini menderita sakit mata yang mengarah kebutaan. Ibu kurang mampu ini saat minta JKMM cukup melengkapi persyaratan via Whatsapp (WA) ke WA Kadinsos Kabupaten Sidoarjo, Drs. H. Ahmad Misbahul Munir, M.Si langsung diberikan surat rekomendasi untuk berobat gratis memeriksakan mata ke Poli Mata RSUD Sidoarjo.

Persyaratannya yang harus dilengkapi adalah KTP, KK dan surat rujukan mengetahui RT/RW, Kelurahan Krian dan Camat Krian. Yang selanjutnya oleh Dinsos Kabupaten Sidoarjo diberikan surat Jaminan JKMM yang ditujukan kepada Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo segera untuk mendapatkan layanan berobat gratis.

Hal itu mendapat tanggapan positif dan diberi apresiasi oleh anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Bangun Winarso. Anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi PAN Dapil 4 (Krian, Balongbendo dan Traik) ini memberikan apresiasi kepada kinerja Dinsos Kabupaten Sidoarjo yang selalu bekerja untuk melayani masyarakat miskin dalam memperoleh berobat gratis dengan biaya difasilitasi oleh APBD Sidoarjo yang disebut dengan program JKMM.

JKMM merupakan salah satu 17 program Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor dan Wakil Bupati Sidoarjo, H. Subandi saat terpilih untuk memimpin Kabupaten Sidoarjo. H. Bangun Winarso yang menjabat anggota Komisi D asal Desa Terungkulon Dusun Kasal RT006/RW003 yang membidangi Sosial Masyarakat, Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan yang menjalin kemitraan dengan OPD Dinsos Kabupaten Sidoarjo merasakan pentingnya jaminan kesehatan bagi warga miskin.

Warga yang benar-benar ketegori miskin yang tidak mampu membayar biaya BPJS bisa dibiaya oleh negara dalam hal ini melalui biaya APBD Kabupaten Sidoarjo.

“Kami kerap dimintai tolong oleh warga miskin yang tidak tahu proses mengurus surat JKMM, kami fasilitasi. Warga miskin yang sedang menjalani rawat inap ke rumah sakit milik pemerintah kami bantu untuk mendapatkan surat JKMM, Kami arahkan keluarganya agar keluarga yang sakit cepat mendapat pertolongan perawatan di rumah sakit tanpa memikirkan biaya karena biaya sudah ditopang oleh Dinsos Pemkab Sidoarjo,” jelas H. Bangun Winarso, kepada wartawan wartanusa.net.

Puluhan bahkan ratusan warga yang kerap meminta pertolongan H. Bangun Winarso sebagai wakil rakyat di Dapil 4 (Krian, Balongbendo dan Tarik) untuk dibantu dalam proses administrasi warga kurang mampu atau warga miskin untuk mendapatkan biaya berobat gratis yang ditopang oleh APBD Kabupaten Sidoarjo dalam program JKMM.

“Program JKMM ini sangat bagus sekali. Karena warga miskin bisa mendapatkan fasilitas gratis tentang kesehatan. Program tersebut bisa dilanjutkan karena untuk kepentingan rakyat,”tegas H. Bangun Winarso.

Warga Sidoarjo terutama warga miskin yang kurang mampu bisa menyambut gembira atas program JKMM. Karena anggaran JKMM Tahun 2024 naik menjadi Rp 45 miliar. Ada kenaikkan sebesar Rp 26 miliar. Saat ini anggaran masih dalam proses untuk disahkan dalam penggodokan APBD 2024.  Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi D, H. Aditya Nindyatman, ST kepada wartawan wartanusa.net.

“Bagi masyarakat miskin yang kurang mampu yang belum memiliki BPJS kami beri kesempatan untuk memanfaatkan JKMM. Dengan harapan mereka bisa terlayani ketika berobat rawat inap atau berobat jalan di rumah sakit yang kita miliki (RSUD dan RS Sidoarjo Barat),”ujar anggota dewan dari Partai PKS ini.

Dengan program JKMM ini apakah masyarakat di Dapil anda (Sidoarjo, Buduran, Sedati) banyak yang minta tolong untuk mendapatkan layanan surat JKMM? Lebih lanjut H. Aditya berharap bahwa JKMM bisa dinikmati oleh semua warga Sidoarjo. Karena sejatinya, program JKMM ini hanya sebagai sarana warga yang miskin atau kurang mampu untuk ditopang oleh biaya APBD Sidoarjo. “Namun harapan kami, kewajiban masyarakat untuk bisa memiliki asuransi kesehatan dari negara yang disebut BPJS,”tandasnya.

Harapan kedepan seperti itu. Agar untuk mengurangi porsi JKMM. Dan lebih banyak menjadikan masyarakat memiliki BPJS walaupun nanti akan mendapatkan subsidi atau bantuan iuran BPJS dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi atau Pemerintah Pusat.

“Bantuan untuk iuran pembayaran BPJS nantinya ada dari Pemerintah Pusat, Propinsi atau Pemerintah Kabupaten,” ungkap H. Aditya.

Bantuan iuran pembayaran BPJS tersebut ada yang ditopang semua dan ada yang sebagian yang mempunyai skema propinsi dan kabupaten. Bila warga yang sudah mengikuti BPJS terutama kelas 3, apakah bisa ditopang oleh JKMM. Karena selama ini banyak warga yang memang sudah ikut BPJS tak mampu membayar iuran BPJS dan tunggakannya jumlahnya jutaan rupiah. Bahkan BPJS kesehatan telah memberlakukan denda rawat inap Rp 2 jutaan bagaimana solusinya?

“Jadi begini, kita mendorong kepada BPJS ketika UHC (Universal Healt Coverage) itu dilakukan di Sidoarjo. Maka dari kami berharap BPJS kesehatan memberikan kelonggaran untuk masyarakat miskin yang memiliki tanggungan iuran. Ketika mereka harus dirawat, ketika Sidoarjo masuk dalam UHC, maka hendaknya itu sudah otomatis BPJS kesehatan tetap bisa melayani masyarakat yang tidak mampu,” tegas H. Aditya.

H. Aditya menambahkan bahwa bahwa program JKMM salah satu 17 program Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor ini sangat baik. Karena memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang kurang mampu. Oleh karena itu, pelayanan prima untuk warga miskin ketika minta surat JKMM kepada Dinsos Kabupaten Sidoarjo yang diharapkan oleh warga Sidoarjo.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi D lainnya, H. Thoriul Huda, S.Sos, M.Ap. Anggota Dewan asal Dapil V (Taman-Sukodono) ini juga turut mengapresiasi Dinsos Kabupaten Sidoarjo yang tak persulit warga miskin yang kurang mampu untuk mendapatkan surat rekomendasi JKMM ke rumah sakit untuk memperoleh biaya berobat gratis.

H. Thoriqul Huda anggota dewan dari Partai Golkar ini kerap dimintai tolong oleh warga miskin yang membutuhkan pertolongan ketika warga sudah menjalani rawat inap yang tidak memiliki BPJS atau warga yang banyak mempunyai tanggungan tunggakan iuran BPJS untuk mendapatkan surat rekomendasi JKMM dari Dinsos Kabupaten Sidoarjo.

“Yang terbanyak memang warga dari Dapil saya, yakni Dapil V (Taman-Sukodono) yang meminta pertolongan untuk proses surat JKMM ke Dinsos Kabupaten Sidoarjo,”terang H. Thoriqul Huda.

Lebih lanjut H. Thoriqul Huda menambahkan jika program JKMM tersebut memang sangat membantu sekali bagi warga Kota Delta yang benar-benar miskin dan kurang mampu dibiayai oleh negara dalam hal ini Pemkab Sidoarjo. Dan anggaran JKMM ini saat ini dinaikkan lagi oleh Pemkab Sidoarjo menjadi Rp 45 miliar.

“Hal ini merupakan sebuah prestasi bagi Pemkab Sidoarjo yang peduli terhadap masyarakat miskin dengan benar-benar menjamin warganya untuk memperoleh kesehatan. Amanah ini juga merujuk Undang-Undang bahwa negara menjamin kesehatan rakyatnya,”tutur H. Thoriqul Huda.

Sebagai wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Sidoarjo, H. Thoriul Huda selalu komitmen untuk selalu mendukung program-program yang baik dari pemerintah. Baik pemerintah pusat, propinsi atau kabupaten yang programnya menyentuh rakyat kecil dan programnya selalu pro rakyat.

“Ini adalah komitmen bersama, sebagai bagian dari pemerintahan. Kami selalu berkewajiban untuk selalu memberikan apresiasi kepada pemerintah yang programnya selalu untuk kebaikan rakyatnya,”pungkas H. Thoriqul Huda saat diwawancarai diruangannya. (dar/adv)